Formappi Kritik DPR Buru-Buru Sahkan UU Kementerian Negara dan Punya Tendensi Politik Akomodatif!

KOMPAS.TV - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menyoroti langkah DPR yang mengebut pengesahan 3 undang-undang di akhir periode jabatannya.

Lucius menyayangkan DPR bisa mengebut 3 undang-undang, tapi dari 259 RUU yang masuk Prolegnas 2024, hanya 26 yang berhasil disahkan DPR jadi undang-undang.

Formappi mengritik Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Wantimpres RI, karena sarat kepentingan politik untuk mewadahi politik akomodatif Presiden Terpilih.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi membantah tudingan "tidak melibatkan partisipasi publik" sebelum membawa 3 RUU ke Paripurna.

Baidowi menekankan, setiap fraksi dan pemerintah telah melibatkan publik dengan cara masing-masing, hingga terkumpul daftar inventarisasi masalah.

Daftar itulah yang dirapatkan di Badan Legislasi, sebelum disepakati di parlemen.

Baca Juga: Surya Paloh Buka Suara soal Diskusi dengan Prabowo Subianto soal Porsi Menteri

#formappi #luciuskarus #uukementerian