SK Perpanjangan Kepengurusan PDI-P hingga 2025 Digugat ke PTUN Jakarta

KOMPAS.TV - SK Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan PDI-P yang diperpanjang hingga tahun 2025 digugat oleh sejumlah orang yang mengaku-ngaku sebagai kader.

Gugatan telah didaftarkan di PTUN Jakarta pada tanggal 9 September 2024.

Penggugat mengajukan gugatan karena menilai SK perpanjangan kepengurusan PDI-P bertentangan dengan AD/ART partai.

Awal Juli lalu, Ketua Umum PDI-P, Megawati Sukarnoputri, melantik DPP PDI-P yang diperpanjang masa tugasnya hingga 2025.

Di dalam kepengurusan baru ini, terdapat sejumlah nama politisi PDI-P yang kerap kritis terhadap pemerintah.

#pdip #sk

Baca Juga: KPK Geledah Rumah Dinas Mendes Abdul Halim, Diduga Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim