Soal Subsidi KRL Berbasis NIK, Pengamat Kebijakan Publik: Belum Ada Urgensinya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana pemerintah mengubah skema subsidi tiket KRL Commuter Line Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK, membuat gaduh di tengah masyarakat.

Pasalnya wacana ini memungkinkan membuat kenaikan tarif KRL setelah disesuaikan dengan NIK masyarakat.

Rencana mengubah skema subsidi tiket KRL Commuter Line Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK, justru muncul saat jumlah kelas menengah anjlok.

Padahal, mayoritas pengguna KRL adalah pekerja dan kelas menengah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang pemerintah masih membahas wacana perubahan skema subsidi tiket KRL.

Menhub berjanji akan mengupayakan masyarakat mendapatkan kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui wacana kebijakan perubahan skema subsidi tarif tiket KRL Jabodetabek.

Menurut presiden, belum ada rapat yang membahas wacana perubahan skema subsidi tiket KRL.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah menyebut rencana penerapan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK sebagai kebijakan yang kontraproduktif.

Rencana ini juga dinilai bakal membebani masyarakat kelas menengah, sekaligus pemerintahan baru.

Trubus menilai, tidak ada urgensi pelaksanaan rencana subsidi berbasis NIK.

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebutkan bahwa wacana mengubah subsidi tarif KRL akan membebani warga kelas menengah, hal ini juga tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memamadai, sehingga berpotensi kembali turunnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya jumlah warga rentan miskin.

Baca Juga: Menhub: Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Lagi Dibahas

#subsidikrl #tarifkrlberbasisnik #krljabodetabek