Komisi X DPR Tanggapi Temuan KPK Soal Kesenjangan Alokasi Anggaran Pendidikan ke PTN

JAKARTA, KOMPAS.TV - KPK menemukan Anggaran Pendidikan Tinggi justru sebagian besar dilarikan ke perguruan tinggi milik instansi pemerintah dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri atau PTN.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut anggaran yang disalurkan ke PTN hanya Rp 7 triliun, sementara Rp 32 triliun mengalir ke kampus yang dibentuk lembaga atau kementerian.

Pahala Nainggolan menyebut idealnya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN sebesar Rp 10 juta per mahasiswa, tetapi kini dipangkas menjadi Rp 3 juta per mahasiswa.

Dampaknya, kampus dipaksa untuk mencari uang dan salah satunya dengan menaikkan Uang Kuliah Tunggal.

Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% atau Rp 98,9 triliun.

Sekjen Kemendikbudristek, Suharti mengeklaim alokasi itu diatur sesuai aturan yang diputuskan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN.

Pemerintah telah menetapkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

Merujuk pada APBN tahun 2024, anggaran pendidikan di Indonesia sebesar Rp 665,02 triliun. Namun dari Rp 665 triliun, anggaran pendidikan porsi terbesar senilai Rp 346,5 triliun justru digunakan untuk transfer ke daerah.

Dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non-fisik.

33% atau Rp 219 triliun dari anggaran pendidikan tersebar di Kementerian Agama, kementerian atau lembaga lainnya dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan serta anggaran pendidikan non-kementerian atau lembaga.

KPK meminta alokasi anggaran pendidikan dievaluasi, termasuk tata kelola anggaran pendidikan tinggi yang berasal dari APBN.

Baca Juga: Ramai Soal UKT Mahal, UGM Yogyakarta Dukung Pemerintah yang Batal Naikan Uang Kuliah Tunggal

#uktmahal #apbn #anggaranpendidikan #kpk