Yusril Sebut Pembatasan Jumlah Kementerian Sulitkan Presiden: Harusnya Dibebaskan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut pembatasan jumlah kementerian sebanyak 34 menyulitkan presiden.

Pasalnya, pembatasan tersebut dapat menyulitkan presiden mewujudkan tujuan program-program yang dicanangkan.

Hal ini menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 mendatang.

“Pembatasan 34 kementerian itu menyulitkan presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan. Di satu pihak kita selalu mengatakan pengangkatan dan pemberhentian menteri itu kewenangan presiden, hak prerogative presiden, tapi bagaimana mau mengangkat menteri kalau kementeriannya tidak ada,” ujar Yusril ditemui disela-sela Musyawarah Dewan Partai PBB, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Ia mengatakan seharusnya presiden dibebaskan untuk menentukan jumlah kementerian. 

Baca Juga: Yusril: Penambahan Jumlah Kementerian Tidak Perlu Dikaitkan Pemborosan, Lihat Efektivitas

#yusril #prabowo #prabowogibran 

Video Editor: Vila Randita