Kata Pakar Hukum, Bivitri Susanti soal Revisi UU Kementerian untuk Pemerintahan Prabowo

KOMPAS.TV - Revisi Undang-Undang Kementerian Negara berbarengan dengan mencuatnya wacana penambahan kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, yang sejak awal berniat merangkul lawan-lawan politiknya di Pilpres.

Apakah Revisi Undang-Undang sudah demikian mendesak?

Ataukah sekadar mengakomodasi kepentingan politik Prabowo dan para pendukungnya?

Berbincang bersama KompasTV, ada Ketua Komisi Pemerintahan DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung; dan Dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti.

Baca Juga: Peneliti Formappi Sebut RUU Kementerian Direvisi untuk Penuhi Keinginan Elite Politik

#ruukementerian #prabowosubianto #bivitrisusanti