Kata Pengamat soal Pro dan Kontra Revisi UU Kementerian Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Revisi UU Kementerian Negara tengah dalam proses pembahasan oleh DPR.

Pro dan kontra mulai mencuat, di antaranya dalam rapat sebelumnya anggota Baleg menyebut perlu adanya revisi terhadap UU Kementerian negara, namun sisi lainnya tak perlu revisi karena yang sudah ada dianggap efisien dan optimal.

Kita ulas bersama sejumlah narasumber pagi ini yang sudah hadir di studio, Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Idrus Marham dan melalui sambungan zoom, Wakil Ketua Baleg Dpr Fraksi PPP, Achmad Baidowi, Putra Nababan Anggota Badan Legislasi Fraksi PDIP dan Direktur Eksekutif  Indo Strategic Achmad Khoirul Umam.

Baca Juga: Usulan di Baleg DPR: Jumlah Menteri Sesuai Kebutuhan Presiden

#ruukementeriannegara #jumlahmenteri #prabowogibran