Kompas TV video vod

Ramai Usulan Hak Angket di DPR, PDIP Ngaku Siap di Luar Pemerintahan Alias Oposisi

Kompas.tv - 8 Maret 2024, 19:12 WIB
Penulis : Shinta Milenia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah PDIP, PKB dan PKS melontarkan interupsi pengusulan hak angket dalam sidang paripurna, Senin (4/3/2024) lalu.

PDI Perjuangan mengklaim pembicaraan antar-tokoh politik berlanjut, termasuk antara Ketua Umumnya Megawati Sukarnoputri dan sejumlah tokoh.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga bilang dirinya sudah bicara dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Sementara sejumlah petinggi PDIP lain menilai pengajuan angket masih menimbang posisi politik PDI Perjuangan yang memiliki menterinya di kabinet Jokowi.

Nasdem memastikan pihaknya akan maju menggulirkan angket tanpa bergantung kepada PDIP selaku pihak pertama yang mengangkat wacana itu.

Di pihak pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Partai Gerindra menganggap tak perlu ada hak angket.

“Kita semua rasakan dilapangan bisa diselesaikan rapat konsultasi Bawaslu, DKPP fraksi, kami anggap angket tidak perlu,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Hingga kini DPR masih saling lobi antar-fraksi soal jadi tidaknya usulan hak angket digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Massa pro dan kontra digulirkannya hak angket atas dugaan kecurangan pemilu 2024 terus berdatangan di depan Gedung DPR RI, Jumat (8/3/2024) sore.

Massa kubu pro hak angket tiba di depan gedung DPR RI dan  disusul kubu kontra hak angket tiba di lokasi pukul 15.30 WIB sore.

Massa pro hak angket bahkan sempat membakar ban bekas di depan Gedung DPR.

Aliansi Timur Indonesia Bersatu kontra hak angket menolak keras digulirkannya hak angket dan menolak pemakzulan Presiden Jokowi. Aparat gabungan TNI-Polri terus berjaga di lokasi hindari anarkistis.

Apakah maju mundur wacana ini karena PDIP dan sejumlah parpol masih menghitung konsekuensi sebagai partai yang saat ini berada di jajaran pemerintahan? dan siapkah PDIP jadi oposisi?

Kita bahas bersama Politisi PDIP Chico Hakim, anggota DPR RI Fraksi Golkar Melkiades Laka Lena dan Direktur Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana. 




Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Razia Izin Penjualan Petasan

22 Desember 2024, 17:36 WIB

FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x