KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi 'Mark Up' Rumah Jabatan DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah 7 orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi mark up pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata  menyebut ada indikasi dugaan penggelembungan harga sangat tinggi atau mark up bagi rumah dinas DPR. 

KPK mengklaim telah mencegah 7 orang untuk berpergian ke luar negeri, namun KPK belum mengumumkan detail siapa saja tersangka dalam kasus ini.

Dari Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun 2020 mencapai Rp 121, 2 miliar.

Nilai lelang Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Jabatan DPR tahun 2020 rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok A dan B senilai Rp 39,7 miliar.

Jumlah ini untuk peralatan seperti furniture, perabot rumah tangga, alat olah raga, alat musik, alat kesenian hingga tabung gas kosong.

Sementara untuk Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Jabatan DPR tahun 2020 rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok C dan D senilai Rp 37,7 miliar.

Untuk Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Jabatan DPR tahun 2020 rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok E dan F nilainya Rp 33,9 miliar. Ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan empat blok lainnya.

Sementara di rumah jabatan anggota DPR Ulujami nilainya Rp 9,9 miliar.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman yang kami kutip dari Harian Kompas, potensi korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekjen DPR tidak berbeda dengan jenis korupsi pengadaan barang dan jasa lainnya.

Tahun 2022 DPR pernah menuai polemik terkait pengadaan gorden rumah dinas yang mencapai Rp43,5 miliar.

Yang juga menjadi sorotan adalah pemenang tender justru perusaaan yang mengajukan tawaran tertinggi. Menuai banyak kontroversi, akhirnya pengadaan gorden DPR dibatalkan.

Baca Juga: Cerita AHY Kaget Fotonya di Baliho Pakai Seragam Baru ATR Berbintang 4: Padahal Belum Punya Saya