Kejanggalan Sistem Sirekap Membuat Karut Marut Perhitungan Suara di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejak Rabu lalu, Komisi Pemilu Umum atau KPU memulai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024.

Namun baru saja dibuka, KPU langsung menskors rapat karena harus menjalani sidang DKPP soal dugaan kebocoran Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.

Partai Nasdem menduga dipanggilnya Komisioner KPU dalam sidang DKPP menjadi pertanda tidak baik dalam berlangsungnya rekapitulasi hasil pemilu. Maka itu, penyelidikan pelanggaran terkait pemilu lewat hak angket di DPR memang perlu dilakukan.

Sebelumnya, sejumlah protes mewarnai perhitungan suara di daerah. Diduga perolehan suaranya hilang, Calon Anggota Legislatif DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar ngamuk saat pleno rekapitulasi suara.

Bahkan, Caleg bernama Ahmad Halim ini hampir adu jotos dengan panitia Penyelenggara Pemilu Kecamatan atau PPK.

Beruntung amukannya dapat diredam oleh aparat TNI dan Polri yang siaga untuk mengamankan jalannya rapat rekapitulasi di tingkat PPK itu.

Di Pemalang, Jawa Tengah, pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Mereka menuntut KPU menghentikan sistem penghitungan Sirekap lantaran ada perubahan data pada real count dengan yang ditayangkan di website KPU. Salah satu kasusnya  ada partai tiba-tiba melejit dari semula 3.000 menjadi 7.000 suara.

Sejumlah pihak menilai, Sistem Informasi Rekapitulasi menjadi sumber permasalahan hingga munculnya perbedaan jumlah penrhitungan suara.

Di sisi lain, KPU dikejar tenggat waktu hingga 20 Maret nanti untuk akhirnya menetapkan hasil pemilu 2024.

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 menjadi ajang protes sejumlah saksi, salah satunya mempersoalkan hasil yang ada di Sirekap yang dinilai tidak akurat.

Adakah persoalan lain yang muncul sebelumnya atau justru persoalan itu terbuka saat rekapitulasi yang tengah berlangsung saat ini?