Politik 'Jembatan' Ala Presiden Jokowi, Mampukah Gerus Oposisi?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana, Minggu (18/2/2024) kemarin masih menjadi perbincangan hangat.

Muncul berbagai anggapan, apakah akan ada koalisi?

Presiden Jokowi bilang, pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menyatukan semua pihak.

Meski begitu, Jokowi menolak jika dirinya menjadi jembatan kepentingan politik antar parpol.

Hal ini merujuk pada koalisi perubahan yang dinakhodai Nasdem dan koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto.

Sementara, calon presiden yang diusung Partai Nasdem yakni Anies Baswedan merespon jika pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tidak merubah sikap Partai Nasdem dan tetap konsisten dalam koalisi perubahan, serta tidak ada pergeseran apa pun.

Anies menegaskan pertemuan Jokowi-Paloh adalah hal yang biasa-biasa saja.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan bahwa langkah Presiden Joko Widodo untuk berkomunikasi sebagai cara positif mendinginkan suasana.

Presiden dinilai menjembatani hubungan dan komunikasi para ketua umum partai politik atau kubu kubu yang saat ini terpisah karena momentum pemilihan presiden ini.

Jika benar adanya koalisi, bagaimana sebenarnya simulasi potensi suara parpol berdasarkan partai pengusung dalam pilpres 2024.

Jika parpol pengusung Prabowo-Gibran masuk ke pemerintahan, potensi suaranya mencapai 41,8% suara di DPR.

Sementara, jika parpol pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berkoalisi di luar pemerintahan atau sebagai oposisi maka gabungan dari PDIP, PKB, Nasdem, PKS dan PPP berpotensi mencapai 48,7% suara.

Kami tegaskan, ini hanya simulasi berdasarkan hasil hitung suara sementara KPU, namun dalam pemerintahan demokratis prinsip checks and balances tetap dibutuhkan agar demokrasi berjalan sehat.

Lalu apa makna pertemuan Jokowi-Paloh pada Minggu kemarin? Akankah ada otak atik koalisi atau tetap teguh menjadi oposisi?