Tebar Bansos dan BLT Jelang Pemilu, Presiden Jokowi Bantah Politisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di bulan Februari ini, Presiden Jokowi akan mencairkan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan, sebesar Rp200 ribu perbulan, kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

BLT baru ini akan dicairkan tiga bulan sekaligus, sehingga keluarga penerima manfaat akan menerima uang Rp600 ribu.

Sebelumnya, sejak bulan Januari lalu, presiden Jokowi juga telah membagikan bansos beras 10 kilogram kepada 22 keluarga penerima manfaat.

Bansos beras ini akan diberikan hingga bulan Juni mendatang.

Namun, pencairan bansos jelang pemilu 2024, menjadi sorotan publik.

Terlebih, di tahun politik ini, isu bansos dan BLT kerap dibawa-bawa saat kampanye pemilu.

Partai PAN yang mengusung Prabowo-Gibran bahkan sempat menyebut bansos dan BLT merupakan bantuan dari presiden Jokowi.

Namun isu soal politisasi bansos, dibantah presiden Jokowi.

Jokowi menegaskan, penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dilakukan sejak 2023. Anggaran bansos juga telah disetujui DPR.

Editor Kontan, Sandy Baskoro, menilai tak heran jika rekor anggaran bansos pada tahun 2024 mengundang kecurigaan publik.

Selain momennya yang mendekati pemilu, bansos juga gencar disalurkan pemerintah di saat angka kemiskinan tengah menurun.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo, menyatakan anggaran bansos sudah direncanakan sejak 2023 yang diperuntukkan bagi masyarakat pendapatan rendah, terdampak krisis pangan akibat el nino.

Baca Juga: Bansos Ugal-Ugalan, Demi Satu Putaran ?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyinggung soal bansos yang marak dikucurkan pemerintah jelang pilpres. 

Sri Mulyani ingin masyarakat tau, sumber dana yang dikucurkan pemerintah untuk bansos. 

Selain bantuan beras 10 kilogram dan BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai bansos lainnya, seperti bansos program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai.