JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo sedang rajin menebar bantuan sosial. Atas nama pemerintah, Jokowi membagikan bansos beras 10 kilogram yang pembagiannya berlangsung hingga juni 2024.
Publik tentu menyoroti kegiatan presiden ini, pasalnya bansos dibagikan jelang perhelatan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024.
Kemudian Menteri Sosial yang adalah Kader PDI Perjuangan, Tri Rismaharini tak dilibatkan dalam pembagian bansos tersebut.
Dua dari tiga capres peserta pemilu pun menanggapi pembagian bansos oleh Jokowi.
Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan mengkritisi alokasi penyaluran bansos saat masa kampanye. Sementara sang cawapres, Muhaimin Iskandar mengingatkan Jokowi bak orangtua “awas kualat”.
Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo juga ikut berkomentar. Ganjar menyebut pembagian bansos dalam suasana politik merupakan hal biasa yang sudah dipahami masyarakat awam.
Pengamat Ekonomi pun berpendapat agar Jokowi membagikan bansos setelah bulan Februari atau setelah pemilu berlangsung agar bansos tak dianggap bermuatan politik.
Selain beras sepuluh kilogram, Presiden Jokowi juga kembali memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Rp 200.000 per bulan untuk Februari, Maret dan April kepada 18,8 juta penduduk yang diklaim untuk mitigasi risiko pangan penduduk miskin di Indonesia.
Presiden Jokowi membagikan bansos jelang pemilu menuai beragam tanggapan. Ada yang mengkritik, ada pula yang menganggap biasa saja jelang pemilu. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa Menteri Sosial tidak ikut serta bagi-bagi bantuan sosial ini?
Benarkah pembagian bansos ini bukan terkait pilpres? namun demi mitigasi risiko pangan penduduk miskin?
Baca Juga: Respons Singkat Presiden Jokowi Terkait Kritikan Sivitas Akademika UGM Lewat Petisi Bulaksumur
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.