JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil Jaga Pemilu di antaranya Perludem, menyayangkan pernyataan Jokowi terkait presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak.
Perludem menilai pernyataan presiden kontroversial, tak sesuai hukum, dan berpotensi berdampak buruk dalam Pemilu 2024.
Koalisi Jaga Pemilu menilai dengan pernyataan Jokowi, netralitas aparat atau pejabat negara berpotensi tidak terjaga.
Usep mengatakan jika penyelenggara negara berkampanye dengan mengabaikan aturan berpotensi terancam pasal pidana.
Baca Juga: Video Kades di Rembang Tegak Lurus Kepada Jokowi, Bawaslu Belum Menentukan Pelanggaran atau Tidak
#istana #perludem #jokowi
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.