KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengatakan presiden boleh kampanye dan berpihak. Alasannya karena presiden tak hanya merupakan pejabat publik tapi juga pejabat politik.
Pernyataan Presiden Joko Widodo menuai reaksi Calon Presiden Nomor Urut Satu, Anies Baswedan. Anies mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo atas pernyataan sebelumnya yang menegaskan netral dan mengayomi semua pihak pada pemilu 2024.
Anies pun menyebut selaku calon presiden yang ikut berkontestasi, akan tetap menghadapi semua tantangan pemilu dan menyerahkan rakyat yang menilai sikap Presiden Joko Widodo yang berubah-ubah.
Sementara itu, Calon Wakil Presiden Nomor Urut Satu, Muhaimin Iskandar menyebut, presiden, menteri, kepala daerah, hingga aparat desa harus netral dan tak memihak. Cak Imin menyebut jika pemerintah mau cawe-cawe, maka lakukan untuk kepentingan rakyat, bukan cawe cawe mendukung salah satu paslon.
Kemudian Ganjar menegaskan tak masalah kalau ada menteri yang melabuhkan dukungan ke Pasangan Capres Cawapres Nomor Urut Dua, asal tidak pakai fasilitas negara kala memberi dukungan. Diketahui, sejumlah menteri masuk dalam kepengurusan Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran, seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bahlil Lahadalia, terbaru adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca Juga: Makan Korban dan Bahayakan Warga, Bawaslu Sejumlah Daerah Copot Alat Peraga Kampanye
#jokowi #kampanye #memihak #aniesbaswedan #ganjarpranowo #muhaimin
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.