Ramai Penilaian Hukum Era Jokowi, Begini Pandangan dari Anies, Prabowo dan Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak berkomentar apa pun dan hanya tersenyum saja ketika ditanya penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini.

Saat dikonfirmasi, Prabowo Subianto tidak memberikan pernyataan apa pun.

Beliau langsung pergi meninggalkan dan melanjutkan agenda selanjutnya.

Sebelumnya calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan nilai jeblok pada penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini.

Dalam acara yang digelar di Makassar, Ganjar melihat rekayasa dan intervensi hukum menjadi faktor menurunnya penilaian penegakan hukum bagi Presiden Jokowi.

Dari sekala 1 sampai 10, Ganjar memberikan skor 5.

Sementara soal penegakan hukum, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap lawan politik.  

Menurut Anies, hukum tidak dipakai untuk kepentingan politik.

Berikut adalah visi misi ketiga pasangan capres-cawapres di bidang hukum.

Pasangan capres cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Dalam visi  misi di bidang hukum, pasangan nomor urut 1 ini di antaranya pulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM.

Kedua adalah memberantas korupsi tanpa tebang pilih.

Ketiga adalah sistem hukum yang adil, transparan dan mengayomi. Dan keempat penguatan kualitas manusia bidang hukum.

Visi  misi dari pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Poin pertama di antaranya memperkuat reformasi politik, hukum dan  birokrasi.

Kedua adalah memperkuat pencegahan dan  pemberantasan korupsi.

Ketiga adalah menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Poin keempat adalah cegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.

Untuk visi misi bidang hukum dari pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Poin pertama memberantas korupsi. Poin kedua adalah supremasi hukum yang berkeadilan.

Poin ketiga adalah penyelesaian pelanggaran HAM. Dan poin keempat keamanan yang profesional. 

Baca Juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Anies Soroti Pembangunan Tak Merata Ganjar Singgung Penegakan Hukum