Pengamat Politik Sebut Ada Persoalan Etika Politik dalam Langkah Gibran Maju di Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Langkah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan pilpres 2024 semakin terbuka.

Nama Gibran sudah diumumkan menjadi bakal calon Wakil Presiden untuk mendampingi bakal capres Prabowo Subianto. Keduanya diusung partai politik di Koalisi Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo pun merestui keputusan Gibran. Presiden juga menyatakan mendukung semua calon yang akan ikut berkontestasi di pilpres mendatang.

Janji Presiden Joko Widodo untuk tidak berpihak meskipun putranya akan mengikuti kontestasi pilpres diapresiasi Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.

Baca Juga: Elite PDIP Soal Deklarasi Gibran Cawapres Pendamping Prabowo: Nggak Kaget!

Menurut Puan, seorang negawaran memang seharusnya tidak menyatakan dukungan kepada siapapun di pilpres mendatang.

Sementara ditengah tudingan melanggengkan dinasti politik Jokowi, Prabowo membela Gibran menyebut dirinya pun bagian dari dinasti politik. Prabowo menilai tak ada salah menjalankan dinasti politik.

Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi menyebut ada persoalan etika politik dari majunya Gibran menjadi bakal cawapres. Menurutnya majunya aroma konflik kepentingan kental dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Munculnya nama Gibran sebagai salah satu bacawapres juga kembali dikaitkan dengan isu politik dinasti. Budayawan Butet Kertarejasa menilai  masuknya Gibran hingga menjadi salah satu bakal calon Wakil Presiden tak terlepas peran Presiden Joko Widodo.

Menurut rencana Gibran Rakabuming Raka bersama bakal capres Prabowo Subianto akan mendaftar ke Komisi Pemiliuhan Umum pada Rabu, 25 Oktober 2023 atau di hari terakhir pendaftaran.

Baca Juga: Analisis Pengamat Politik Soal Peta Persaingan dan Kekuatan Masing-Masing Paslon di Pilpres