Komnas HAM Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Rempang Tanpa Gusur Warga

BATAM, KOMPAS.TV - Komnas HAM menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama.

Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara. 

Komnas HAM mendorong pemerintah agar menyelesaikan kasus ini tanpa melakukan penggusuran.

Warga Pulau Rempang, berdialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana untuk membahas relokasi. 

Juru Bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Suardi menegaskan, warga tetap menolak relokasi.

Terkait kasus di Rempang, Batam, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menyelesaikan. 

Jokowi menegaskan masalah di rempang akibat miskomunikasi dan bisa diselesaikan tanpa harus menunggu presiden.

Presiden Joko Widodo, juga menunjuk Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam.

Bahlil menyebut, peristiwa di rempang terjadi karena ada negara lain yang tak suka proyek Rempang Eco City berjalan.

Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mengemuka saat terjadi bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis (7/09) lalu.

Warga yang menolak proyek Rempang Eco City, bentrok dengan petugas yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi proyek.

Baca Juga: Usai Mediasi Perkara Lahan, Warga Rempang Tetap Tolak Relokasi dan Ungkapkan Hal ini

#rempang #konflikrempang #komnasham