Panglima TNI Kirim Puspom Cek Keterlibatan TNI dalam Konflik Pulau Rempang

BATAM, KOMPAS.TV - Pasca kericuhan antara warga dan aparat keamanan terkait sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengutus Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI ke Pulau Rempang.

Yudo menegaskan pengiriman Puspom TNI untuk memastikan apakah ada oknum TNI yang terlibat dalam kericuhan sengketa lahan di Batam.

Sebelumnya, Yudo juga sudah mengimbau personel TNI agar tidak terlibat konflik dengan warga, sebab tugas TNI di sana hanya membantu dan berada di belakang polisi.

Sementara itu, warga Kampung Tanjung Banon, Pulau rempang, Kecamatan Galang yang terdampak pengembangan mega proyek Rempang Eco City menolak relokasi dan pengosongan di Pulau Rempang.

Warga memilih mengurangi aktivitasnya pergi ke laut guna mengantisipasi kedatangan petugas demi mempertahankan kampung.

Untuk memindahkan warga Pulau Rempang, BP Batam telah menyiapkan lahan untuk relokasi.

Di lokasi yang baru inilah tiap Kepala Keluarga akan mendapatkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi, namun lahan relokasi tersebut belumlah siap.

Untuk solusi sementara, setiap Kepala Keluarga akan dibekali uang untuk mengontrak rumah sebesar Rp 1,2 juta, serta biaya hidup yang disesuaikan dengan jumlah orang dalam satu keluarga hingga lokasi relokasi bisa ditempati.

Menanggapi situasi yang terjadi di Pulau Rempang, Presiden Joko Widodo menilai adanya komunikasi yang belum berjalan dengan baik antara pihak-pihak yang terlibat.

Sementara PBHI menyoroti masalah pembangunan Rempang Eco City tersebut belum memperhatikan hak asasi manusia.

Sebelumnya, kericuhan mengiringi rencana pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Sebanyak 43 orang ditangkap pasca kericuhan. Mereka diduga melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan, serta terlibat dalam pengrusakan Kantor BP Batam. 

Baca Juga: [FULL] Singgung Ricuh Rempang, Pidato Jokowi di Acara Sewindu Proyek Strategi Nasional