Apakah PSN Pulau Rempang Perhatikan Kesejahteraan Warga? PBHI: Jauh dari Perspektif HAM

KOMPAS.TV - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani menyebut bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berbuntut pada kericuhan warga Pulau Rempang,  masih jauh dari perspektif HAM.

“Ada hak atas tanah, hak atas lingkungan,” jelasnya.

“Negara tidak bertanggung jawab, negara menggunakan kekuatan atau alat negara yang tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan, yaitu TNI-Polri,” tutup Julius.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, menyebut konflik soal pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan komunikasi yang kurang baik.

Jokowi menjelaskan, kesepakatan terkait relokasi warga tak tersampaikan jelas.

Presiden pun menugaskan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi itu.

Baca Juga: Respons Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal Bentrok Warga dan TNI-Polri di Pulau Rempang

#pulaurempang #kericuhan #pbhi