KOMPAS.TV - Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum naik. Dari Survei Litbang Kompas, 61,9 persen responden menyebut puas dengan kinerja pemerintah.
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum meningkat.
Dari hasil Survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, dari 1364 responden, 61,9 persen menyatakan puas dengan kerja pemerintah di bidang penegakan hukum.
Tingkat kepuasan ini sedikit meningkat dibandingkan pada survei periode Mei 2023, yakni 59 persen.
Dari survei Litbang Kompas, rekor tertinggi kepuasan publik terhadap kerja pemerintah di bidang hukum terjadi pada Januari 2022 yakni 65,9 persen.
Namun disepenjang tahun 2023, kepuasan publik terhadap sektor hukum di Agustus 2023 merupakan yang tertinggi.
Meski secara umum publik puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum namun masih ada kinerja yang butuh perbaikan yakni pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum.
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan hanya 44,5 persen responden yang puas dengan kinerja pemerintah. 41,8 persen tidak puas dan 13,7 persen menjawab tidak tahu.
Kritisi soal penegakan hukum juga disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati menyinggung keputusan MA yang mengubah vonis mati Ferdy Sambo.
Sementara itu, dari Survei Litbang Kompas soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, 55,9 persen responden menjawab puas, 36,6 persen menjawab tidak puas dan 7,5 persen menjawab tidak tahu.
Publik meyakini pemerintah dapat terus memperbaiki kinerja di bidang hukum.
Salah satunya melalui upaya penyelesaikan kasus-kasus hukum yang menyedot perhatian publik.
#survei #penegakanhukum #kpk #ferdysambo
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.