[FULL] Program Lumbung Pangan Ini Berpihak ke Siapa? | BERKAS KOMPAS

KOMPAS.TV -  Anda pernah dengar program Lumbung Pangan? Lumbung Pangan adalah mega proyek besutan Presiden Joko Widodo yang kemudian dijalankan pada tahun 2020 dan terus berlangsung sampai saat ini. Program ini digadang-gadang jadi solusi krisis pangan atau sebagai cadangan logistik nasional. Jika berlebih, komoditas pangan bisa diekspor. 

Tim Berkas Kompas memotret daerah Kalimantan Tengah dan Sumatera utara yang dijadikan lahan Lumbung Pangan atau Food Estate.

Negara tidak setuju, kalau program food estate ini dibilang gagal. Tapi kenyataan di dua daerah tersebut membuktikan, bahwa program ini memang begitu.

Di Kalimantan Tengah, singkongnya tumbuh kerdil. Sekecil ibu jari, karena dipaksakan untuk tumbuh di lahan yang berpasir. Lalu petani tak diajak urun rembuk soal program Lumbung Pangan.

Di Sumatera Utara, seorang petani bilang, komoditi bawang putih tumbuhnya kecil dan tidak laku di pasaran. Petani lainnya bilang, negara terlalu terburu-buru sehingga program Food Estate ini melanggar kaidah pertanian.

Food Estate menuai pro kontra. Sosiolog pangan dari ITB bilang, ini saatnya pemerintah banting stir dan tak melanjutkan proyek ini lagi. Sebab, bicara soal kedaulatan atau ketahanan pangan, itu tidak hanya membicarakan soal kuantitas jumlah pangan. Tetapi, akses dan pemerataan pangan ke seluruh daerah Indonesia. Artinya semua rakyat bisa mengakses pangan.

Greenpeace mengklaim, bencana iklim terjadi karena negara membuka area Food Estate di lahan gambut, hutan hujan tropis hingga hutan lindung. 

Jadi sebenarnya, program Lumbung Pangan ini berpihak ke siapa?