Jokowi Klarifikasi Isu Arahan 'Pak Lurah' di Sidang Tahunan MPR, Begini Tanggapan KSP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam pembukaan pidato kenegeraan di Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi menyinggung soal kode arahan Pak Lurah untuk menentukan Capres dan Cawapres Pemilu 2024.

Jokowi mengaku baru menyadari kalau kode Pak Lurah ternyata merujuk padanya.

Di hadapan peserta Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi menegaskan ia bukan Ketua Umum Parpol atau Ketua Koalisi Partai Politik yang bisa menentukan Capres Cawapres.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menanggapi kode arahan Pak Lurah di Pilpres yang disampaikan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menganggap itu hal yang wajar dan normal.

“Memilih prabowo itu bukan pertama bagi PAN, ini sudah yang ketiga kali dan kalau pun ada diskusi atau pembicaraan dengan Pak Jokowi menurut PAN itu normal normal saja,” kata Yandri Susanto

Sementara itu, Deputi Bidang V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardani ikut menanggapi klarifikasi Presiden Jokowi soal arahan “Pak Lurah” di Sidang Tahunan MPR.

Jaleswari Pramodawardani menilai klarifikasi dilakukan sebagai upaya menghentikan polemik soal cawe-cawe dan ikut campur dalam kontestasi capres cawapres di pilpres 2024.

“Sebetulnya kalau hal ini dikaitkan dengan apakah Presiden cawe-cawe dan beliau sendiri mengklarifikasi pada pidatonya, saya rasa ini upaya beliau menghentikan polemik-polemik di media massa,” jelas Jaleswari Pramodawardani.

Jaleswari Pramodawardani juga setuju dengan pernyataan Yandri Susanto yang menganggap hal tersebut normal. 

Klarifikasi ini bentuk penegasan bahwa presiden tidak ikut campur dan juga tidak cawe-cawe terkait capres dan cawapres. 

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Yandri bahwa itu normal normal saja karena mengingat Pak Jokowi mempunyai profile rating yang sangat tinggi sehingga setiap tindakan beliau entah tindakan politik atau tindakan yang bahkan biasa biasa saja, siapapun akan memberikan tafsir yang berbeda-beda,” katanya.