Meningkatkan Peran IDP untuk Inklusi Keuangan

BALI, KOMPAS.TV - Infrastruktur digital publik atau IDP akan optimal, jika hambatan inklusi keuangan seperti tantangan geografis dan biaya transaksi dapat teratasi menuju pertumbuhan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

IDP telah mengubah jutaan hidup penduduk melalui keuangan inklusi yang maju.

Hal itu dikemukakan Bank Indonesia dalam simposium bertema "DPI for Advancing Financial Inclusion and Productivity Gains Towards Attaining Sustainable Development Goals", sebagai acara pendukung pertemuan ketiga GPFI (Global Partnership For Financial Inclusion), yakni kelompok kerja G20, fokus pada inklusi keuangan global,dalam Presidensi G20 India 2023.

Kegiatan ini diselenggarakan di Nusa Dua, Badung, Bali pada 25 dan 26 Juni 2023.

Di Indonesia, sistem pembayaran menjadi elemen kritikal dalam penyediaan IDP.

Pembayaran digital menjadi praktik IDP yang didukung penuh oleh Bank Indonesia, setidaknya dalam tiga area.

Pertama digitalisasi program bantuan sosial, kedua elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah dan ketiga mekanisme omnichannel pembayaran digital yang salah satunya diimplementasikan di proyek nasional integrasi transportasi Jabodetabek.

Akselerasi penerapan IDP didukung kuatnya potensi digitalisasi Indonesia antara lain pengguna internet yang telah mencapai 74%, pedagang yang telah mengadaptasi metode pembayaran digital mencapai 98%, serta berkembangnya fintech dan e-commerce yang menyediakan ragam solusi pembayaran.

GPFI menargetkan inklusi keuangan universal dengan mengedepankan visi bersama dari seluruh pemimpin menuju masa depan yang merata.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB adalah memandang inklusi keuangan sebagai faktor kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.