Aktivis 98 Gelar Aksi Longmars 25 Tahun Reformasi, Tuntut Perbaikan Demokrasi!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Aktivis 98 yang tergabung dalam barikade 98 menggelar aksi longmars 25 tahun reformasi.

Mereka menggelar aksi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Jakarta Pusat.

Massa menilai perjalanan reformasi belum sepenuhnya tuntas karena banyaknya persoalan yang belum diselesaikan pemerintah.

Selain menyoroti kasus Pelanggaran HAM 1998, massa juga mendesak pemerintah menemukan jasad 13 aktivis 98.

Sejak 18 Januari 2007, keluarga korban Pelanggaran HAM Tragedi 98 rutin menggelar unjuk rasa di seberang Istana.

Aksi ini rutin digelar setiap hari Kamis dan tahun ini telah memasuki tahun ke-16.

Mereka melewati dua era pemerintahan SBY dan Jokowi, dan tuntutan mereka tetap sama yakni meminta negara bertanggung jawab menuntaskan kasus HAM 98.

Aktivis 98 yang kini menjadi Politisi PDIP, Budiman Sujatmiko mengakui masih ada sejumlah cita-cita reformasi yang belum terwujud.

Mulai dari penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga pelanggaran HAM.

Namun Budiman mengakui persoalan itu sedang diupayakan diselesaikan.

Persoalan yang mandek usai reformasi bergulir salah satunya kebebasan berpendapat.

Dari Data Litbang Kompas, tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bersifat fluktuatif.

Pada Januari 2022 angkanya mencapai 73,0%, menurun hingga 61,9% pada Oktober, dan naik lagi pada Januari 2023.

Senada dengan itu, capaian kebebasan sipil di Indonesia juga belum baik jika dikuru dari standar global.

Jika mengacu Data The Economist Intellegence Unit, indeks demorasi trennya positif tetapi kebebasan sipil masih mejadi pekerjaan rumah.

Skor demokrasi Indonesia cenderung turun sejak 2015 dengan angka di bawah 7%.

Padahal salah satu tujuan reformasi yang bergulir tahun 1998 adalah adanya kebebasan sipil, lepas dari rezim otoriter.

Meski reformasi membuka keran demokrasi di Indonesia, pemerintah saat ini masih tetap punya tantangan menyelesaikan cita-cita reformasi yang belum tuntas, salah satunya kebebasan sipil.