Menteri Perhubungan Ingin Bedakan Tarif KRL 'Orang Kaya', Apa Kata Masyarakat?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi bilang, sampai tahun 2023 tarif KRL tidak naik, namun untuk masyarakat berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif.

Menteri Perhubungan belum detail soal mekanisme pengenaan tarif, namun tengah mengkaji pilihan kartu perjalanan bagi pengguna KRL.

Jika dilihat ke belakang, tarif KRL selama ini termasuk kewajiban pelayanan public (PSO) yang disubdisi oleh pemerintah.

Budi Karya Sumadi menyebut, tarif KRL saat ini sebesar Rp 3.500 per 25 KM, merupakan tarif krl yang disubdisi oleh pemerintah; sedangkan untuk tarif tanpa subsidi, berkisar Rp 10-15 ribu.

Jika pembedaan tarif diberlakukan, bisa jadi tarif KRL untuk “orang kaya” akan berada di kisaran tersebut.

Subsidi PSO atau kewajiban pelayanan publik untuk tarif KRL terus naik.

Tahun 2021, subsidi yang terealisasi untuk dua KRL, yakni KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta-Solo mencapai Rp 2,14 triliun.

Jumlahnya naik menjadi Rp 3,051 triliun pada tahun 2022.

Untuk skemanya, 55 persen dari besaran tarif ditanggung dengan subsidi pemerintah dan 45 persen sisanya dibayar oleh penumpang.