RAPBN 2023, Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Kebijakan Makro dan Pokok-Pokok Fiskal

JAKARTA. KOMPAS.TV – DPR bersama pemerintah mulai membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk rancangan APBN  tahun anggaran 2023.

DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara, sehingga bisa dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada Selasa 24 Mei, Rapat Paripurna ke-23 DPR, digelar untuk agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF).

Baca Juga: Kunjungi Pulau Buru,Pangdam Pattimura Bagikan Bibit Padi,Pupuk Mutiara Pattimura Kepada Petani

Yakni untuk rancangan APBN tahun anggaran 2023.

Pada rapat sebelumnya,  Kamis 20 Mei, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan KEM dan PPKF.

Untuk asumsi ekonomi makro, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi, 5,3 hingga 5, 9 persen.

Sedangkan inflasi berada di kisaran 2-4 persen.

Kebijakan fiskal dalam R-APBN 2023, diharap dapat menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

R-APBN 2023, juga semestinya meliputi program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang masih belum normal seperti sebelum pandemi Covid-19.

Baca Juga: Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat,Kodam Pattimura Bantu Membangun Failitas Wisata di Pantai Hukurila.