KOMPAS.TV - Sinyal kenaikan harga energi bersubsidi mulai dari BBM pertalite, tarif dasar listrik, hingga gas 3 kilogram sudah santer terdengar sejak beberapa waktu belakangan.
Kenaikan harga energi dihadapkan pada pilihan sulit, antara bengkaknya subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia dan tekanan ekonomi bagi masyarakat.
Saat ini, harga minyak dunia memang sedang tinggi-tinggi dan Indonesia meski dikenal sebagai negara penghasil minyak, namun faktanya Indonesia adalah net importir alias negara yang lebih banyak mengimpor minyak daripada mengekspor.
Tentunya hal ini berimbas pada beban APBN untuk memberikan subsidi agar kenaikan harga minyak tidak terlalu berdampak pada masyarakat.
Baca Juga: Tak Ada Penanganan, Crazy Rich Ambil Alih Perbaikan Jalan
Disinilah pemerintah harus memutar otak, kondisi ini pula yang mau tak mau menurut Presiden Jokowi harus dihadapi oleh pemerintah.
Namun menurut Direktur Center Of Economic and Law Studies, Bhima Yudistira, kenaikan harga kebutuhan bersubsidi tersebut harusnya tidak perlu dilakukan saat ini.
Pemerintah menurutnya, semestinya masih memiliki dana untuk mempertahankan subsidi, namun dana tersebut malah digunakan untuk infrastruktur dan pembangunan Ibu Kota Negara Baru.
Menurut Bhima, kenaikan sejumlah kebutuhan bersubsidi seperti BBM pertalite, listrik, dan gas 3 kilogram akan menimbulkan masalah kesejahteraan masyarakat.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.