Jokowi Tegaskan Jadwal Pemilu 2024, Kobar Tetap Suarakan Presiden Tiga Periode

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Hari ini, 11 April 2022 ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah di tanah air, menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024.

Mahasiswa menanti sikap tegas pemerintah menolak wacana penundaan pemilu.

Kemarin (10/04) Presiden Joko Widodo telah menegaskan, pemilu 2024 tetap digelar 14 Februari 2024.

Lewat pernyataannya, Presiden ingin tak ada lagi spekulasi soal isu penundaan pemilu, hingga perpanjangan masa jabatan Presiden.

Presiden juga pernah meminta para Menteri tak lagi menyuarakan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Baca Juga: Disebut jadi Sumber Isu Tiga Periode, Masinton Minta Luhut Tanggung Jawab Atas Aksi Demo 11 April

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Kepala BPKPM Bahlil Lahadia, justru berpendapat wacana penundaan pemilu bisa berpengaruh kepada investasi, karena pengusaha membutuhkan kepastian dan stabilitas politik.

Gaung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode kembali terdengar saat ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI menyuarakan dukungannya.

Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mempertanyakan keberadaan Luhut Pandjaitan yang dinilai tidak bertanggung jawab atas isu tiga periode masa jabatan Presiden.

Masinton juga meminta Luhut Pandjaitan mundur dari semua jabatannya di pemerintahan, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas isu masa jabatan Presiden tiga periode.

Menurut Masinton, isu masa jabatan Presiden tiga periode melanggar konstitusi.

Kompas TV membahasnya bersama Andreas Hugo Pareira, Anggota DPR Fraksi PDI-P dan Sahat Sinurat, Ketua Koalisi Bersama Rakyat, KOBAR, yang sempat mendukung jokowi 3 periode.