DPR : Pencabutan HET Minyak Goreng Untungkan Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kebijakan pemerintah yang menghapus harga eceran tertinggi minyak goreng dianggap salah sasaran. Pasalnya, harga jual di pasaran menjadi sangat tinggi dan menyulitkan masyarakat.

Sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah, Partai Buruh dan Serikat Buruh serta Serikat Petani menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementrian Perdagangan, Jakarta Pusat.
Mereka menuntut agar Menteri Perdagangan sesegera mungkin dicopot karena dianggap gagal mengontrol harga minyak goreng.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR-RI Luluk Hamidah menyebut kebijakan pemerintah yang menghapus harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng, hanya menguntungkan pengusaha.

Menurut  Luluk, kebijakan tersebut sama sekali tidak menguntungkan masyarakat yang berperan sebagai pembeli atau konsumen.

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, juga menampik pernyataan Mendag Lutfi soal mafia minyak goreng.

Menurut Rahmat Gobel, penyebab kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng adalah aturan pemerintah yang dinilai tidak tepat.

sehingga hal itu memberi celah bagi pengusaha untuk mencari untung.

Sebelumnya, Mendag Lutfi pernah menyatakan di hadapan DPR adanya praktik mafia di balik kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Lutfi menegaskan, para mafia itu akan segera ditangkap dan diumumkan.