Obrolan WA Grup TNI - Polri Ditegur Presiden, Lemhanas: Kebebasan Berpendapat Sipil Terjamin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menegur dan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan kedisiplinan personel TNI - Polri.

Teguran itu disampaikan Presiden Jokowi usai mengungkap adanya diskusi penolakan pemindahan Ibu Kota Negara, di group percakapan WhatsApp.

Menurut Jokowi, jika penolakan program pemerintah di kalangan TNI - Polri dibiarkan, negara berpotensi kehilangan bentuk kedisiplinan setiap personel.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, menilai teguran Presiden Jokowi sebagai momentum peningkatan kedisipilinan dan kesetiaan prajurit TNI.

Sementara bagi kepolisian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneruskan teguran Presiden Jokowi kepada jajarannya memperbaiki kedisiplinan dan pelayanan di setiap tugas personel di lapangan.

Pengamat Militer dan Intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib, menilai pernyataan Presiden membaca percakapan personel TNI - Polri di group WhatsApp berpotensi meresahkan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan cara pemantauan percakapan itu agar tidak meresahkan warga sipil.

Tidak hanya bagi personel TNI - Polri, Presiden Jokowi menyebut kedisiplinan yang sama, juga berlaku pada keluarga TNI - Polri.

Jokowi mengingatkan potensi penyusupan paham radikal yang mengarah pada keluarga personel TNI - Polri.

Baca Juga: Teguran Presiden Jokowi Soal Obrolan WA Grup TNI - Polri, Wajar atau Berlebihan?

Benarkah ada pernyataan personel TNI - Polri di grup percakapan WhatsApp yang menentang program pemerintah hingga memicu kegeraman Presiden Jokowi?

Lantas, adakah dampak pengamatan percakapan grup ini bagi kebebasan berpendapat bagi kalangan sipil?