Pemindahan Ibu Kota Baru Butuh Dana Besar, Megaproyek IKN Tetap Lanjut?

KOMPAS.TV - Presiden Jokowi mewacanakan perpindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Kalimantan sejak 2019 lalu.

Sempat menjadi pro kontra oleh sejumlah ahli, pemerintah masih memformulasikan anggaran dana yang tepat, tetapi di satu sisi kementerian belum satu suara terkait sumber dana.

Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: Kapolri Kunjungi Lokasi IKN Baru, Pastikan Keamanan Proses Pembangunan

Babak baru nasib pemindahan ibukota dimulai pada selasa 18 Januari 2022. Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tancap gas ngebut mengejar target rencana induk pembangunan ibukota baru, mayoritas fraksi di DPR setuju kecuali fraksi PKS.

Di lain tempat, setelah disahkan dana pembanguan megaproyek yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan untuk permulaaan pada 2022-2024 akan banyak pendanaan menggunakan ABPN.

Sesuai dengan pandangan Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal menila, rencana pembangunan ibu kota negara perlu dimatangkan kembali.

Biaya finansial untuk membangun ibu kota baru sangat besar, situasi pandemi covid 19 membuat kapasitas fiskal terbatas.

Sementara itum peneliti Indef Nailul Huda melihat, dari beberapa masalah yang akan ditimbulkan oleh proyek perpindahan ibu kota negara.

Kami kutip dari laman ikn.go.id, IKN membutuhkan dana besar, skema pembiayaan utama berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU senilai Rp 252,5 triliun (54,2%), lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD Rp 123,2 triliun (26,4 persen), dan sisanya sekitar Rp 88 triliun atau 19,4 persen berasal dari APBN.

Mengacu pada kebutuhan dana membangun IKN, ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi menilai, perlu adanya kajian mendalam mengenai kesulitan, tantangan, dan dampak pembangunan IKN

Besarnya beban yang akan ditanggung keuangan negara tak membuat megaproyek ini mundur.