Guna Validasi Status Vaksin, Pembelian Tiket KA Wajib Gunakan NIK Mulai 26 Oktober 2021

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mulai 26 Oktober 2021, calon pelanggan yang akan membeli tiket kereta api (KA) jarak jauh wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) baik bagi penumpang dewasa maupun anak-anak. 

Sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA), wajib menggunakan nomor identitas yang ada pada paspor.

Aturan penggunaan NIK dan paspor tersebut berguna untuk memvalidasi status vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 calon pelanggan. 

Pasalnya, KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI. Dengan demikian, data vaksinasi akan otomatis dapat diverifikasi pada proses boarding.

Selain itu, kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, ketentuan tersebut untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penggunaan NIK pada semua sektor layanan publik sesuai dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik.

Baca Juga: Simak Aturan Perjalanan Terbaru 19 Oktober-1 November 2021: Naik Pesawat Wajib PCR

Bagi pelanggan yang sudah terdaftar pada program Membership KAI Access serta pelanggan yang memiliki hak tarif reduksi namun data nomor identitas masih belum menggunakan NIK, maka pelanggan tersebut diminta untuk segera melakukan update data akunnya. 

Update data dapat dilakukan melalui Customer Service Stasiun atau Contact Center KAI melalui WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121 mulai 15 Oktober 2021. 

Proses update data juga dapat dilakukan di Loket Stasiun atau aplikasi KAI Access mulai 26 Oktober 2021.

KAI mengajak para pelanggan pengguna jasa kereta api untuk segera melakukan update, dengan mendaftarkan NIK yang terdiri dari 16 digit secara tepat, agar proses verifikasi berjalan dengan baik.

Sebelumnya, aturan wajib NIK ini juga sudah mulai diterapkan pada pemesanan dan pembelian tiket KA lokal mulai tanggal 31 Agustus 2021.

“KAI mendukung kebijakan pemerintah yang mengupayakan Single Identity Number dalam mengakses pelayanan publik di transportasi kereta api. Diharapkan langkah ini akan semakin memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan keamanan kepada seluruh pelanggan,” pungkas Joni dalam rilis tertulisnya, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: Simak, Syarat Perjalanan Domestik Selama Perpanjangan Masa PPKM di Jawa-Bali