SBY Sebut Tidak Boleh Ada Matahari Kembar, Pakar: Secara Etis Pernah Dialami | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Isu matahari kembar yang merujuk pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo tengah menjadi sorotan. 

Pakar Etika Politik, Dr. Haryatmoko, S.J mengatakan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kesan politisasi lembaga penegak hukum harus dihindari. Haryatmoko melihat secara etis mungkin SBY juga mengalaminya. 

Ia mencontohkan, ada perbedaan jelas saat transisi pemerintahan antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Sementara, Presiden ke-8 Prabowo Subianto Menyebut bakal melanjutkan semua program yang telah dijalankan Presiden ke-7 Joko Widodo selama dua periode memimpin Indonesia. 

“Dengan kata lain, kalau Pak SBY kan jelas ya keterputusannya dengan pemerintah yang sebelumnya. Nah sekarang itu kan lanjutan di dalam program akan melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Masalah transisi, birokrasi itu kan birokrasi tinggalan dari Pak Jokowi. Jadi mungkin kekhawatiran Pak SBY itu masuk akal juga,” katanya. 

Sebelumnya, Ketua majelis tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyinggung soal matahari kembar politik ataupun dalam kehidupan bernegara.

Menurutnya, matahari kembar akan membuat kacau dan makin panas. Awalnya SBY menyinggung yang tak pernah berkunjung ke kantor DPP Demokrat saat dirinya tak lagi memimpin partai.

Hal tersebut menjadi bukti, kalau memang ia tak lagi mengurus detail terkait urusan partai. Hal ini disampaikan oleh SBY di DPP Partai Demokrat, Senin 9 September 2024.

Selengkapnya saksikan di kanal youtube KompasTV. 

https://youtu.be/oQbHKeG-DDU?si=8vs2Devdia0p6k97 

#prabowo #jokowi #sby