[FULL] Kontroversi Kebijakan Jokowi di Akhir Jabatan: Tapera, Jatah Tambang Ormas, hingga IKN | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago mengatakan Tapera lebih baik dibatalkan jika tidak feasible dilakukan. 

Dalam sejarah, skema ini tidak pernah efektif. Sebab, masalah perumahan bukan hanya soal pembiayaan.

Sumber masalah tidak hanya bisa diatasi dengan subsidi, mengumpulkan dana, atau bunga 0 persen. 

Penggagas Ibu Kota Negara ini juga menduga mundurnya pimpinan Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe karena ada target yang berlebihan dari kapasitas yang ada.

Misalnya, target untuk mendatangkan investasi besar-besaran. Hal tersebut tidak mudah, sekalipun dilakukan oleh profesional. 

Basuki Hadimuljono resmi menjadi Plt Kepala Otorita Ibu Kota Negara, menggantikan Bambang Susantono.

Sementara Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni menggantikan Dhony Rahajoe, yang sebelumnya menjadi wakil Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago mengatakan akan berat.

"Siapapun yang ditaruh (diberi jabatan) di sana, orang terbaik, kalau dituntut untuk mendatangkan investor besar, mereka nggak akan sanggup. Apalagi untuk jangka pendek."

Selain IKN, kebijakan Presiden Jokowi yang menyetujui konsesi tambang untuk ormas keagamaan dikritik, karena berpeluang menyimpang dari undang-undang dan hanya memperkaya sekelompok orang.

Andrinof menyebut secara bisnis, tambang bukanlah urusan ormas. Ia menduga ada pertukaran politik di baliknya.

Selengkapnya saksikan di youtube KompasTV.