Golkar Disediakan untuk Jokowi atau Gibran, JK: Sulit untuk jadi Ketum Golkar | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana pengguliran Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menjadi sorotan publik hingga saat ini. Wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Tidak sampai di situ, Jusuf Kalla pun sependapat untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 melalui hak angket.

Selain soal Hak Angket, Partai Golkar pun menjadi pembahasan JK dengan Rosiana Silalahi dalam Program ROSI (7/3/24) karena disebut-sebut akan dipimpin Presiden Jokowi atau Gibran nantinya.

JK merupakan Mantan Ketua Umum Partai Golkar, ia pun menjelaskan ada mekanisme yang perlu dilakukan untuk masuk dalam jejeran pengurus. Termasuk jika ingin menjadi ketua umum partai, yakni wajib menjadi kader selama 5 tahun.

"Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya, kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum 5 tahun harus punya pengurus," ungkap JK.

Baca Juga: [FULL] Pernyataan AHY di Depan Pengurus DPP Partai Demokrat

#jusufkalla #hakangket #pemilu2024 #jokowi #rosikompastv