JAKARTA, KOMPAS.TV - Salah satu temuan Ombudsman RI yakni warga yang menolak relokasi tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya langsung kepada Bahlil. Kala itu, hanya sedikit perwakilan warga yang setuju dan bisa bertemu Menteri Investasi ini.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengumpulkan perwakilan warga ini, melainkan tokoh-tokoh setempat. Maka, tidak benar jika dirinya hanya ingin bertemu dengan warga yang setuju relokasi.
Bahlil menambahkan, pada dasarnya warga Rempang tidak menolak investasi di tanah leluhur mereka. Namun, harapannya investasi yang masuk disertai dengan tata krama.
Bahlil Lahadalia mengatakan total ada sekitar 900-an Kepala Keluarga (KK) di Rempang. Informasi yang diperoleh Bahlil (28/9/2023) sudah ada 317 KK yang telah bersedia secara sukarela untuk pindah ke hunian sementara. Ia mengakui masih ada warga yang belum setuju dengan skema ini.
Sebelumnya Jubir Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan Rempang, Suardi, menyebut dari awal tidak ada koordinasi antara pemerintah dengan warga. Warga berharap agar segera ada kejelasan di antara dua belah pihak.
Simak dialog Rosianna Silalahi bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam ROSI eps. Konflik Rempang demi Investasi? Saksikan di kanal youtube KompasTV.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DG7f_g2fUSk
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.