LHKP PP Muhammadiyah Beberkan Efek Buruk Buzzer Politik bagi Demokrasi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali menyebut, fenomena buzzer yang marak belakangan ini memiliki efek samping, apalagi bagi proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia.

“Buzzer sebenarnya merupakan salah satu efek samping dari proses demokratisasi yang kita lakukan karena memberikan kebebasan berekspresi,” kata Abdul Rohim ketika membuka seminar bertajuk “Fenomena Buzzer dan Akun Bot di Tengah Proses Demokratisasi Indonesia” seperti dikutip Antara, Kamis (29/9/21).

Pria yang juga peneliti utama di The Maarif Institute itu juga menyebut soal amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang membuat para buzzer ini salah satunya punya alasan. Hal ini terkait dengan mandat UU tentang pemilihan presiden secara langsung.

Nah, para buzzer (pendengung) ini biasanya bergerak — entah sukarela atau berbayar, membela tokoh yang dijagokannya. Mereka ini biasanya bertugas untuk kritik atau membalas ketika terjadi pertarungan opini atau berbeda pandangan dari sang tokoh idola.

“Fenomena buzzer menjadi bumbu dalam proses politik yang berada di pasar bebas,” ucap dia.

Fenomena buzzer, lanjut Rokhim, menjadi lebih tidak terkendali ketika di pasar bebas ini. Ia menyebut, ketika segalanya menjadi bebas, ada banyak akun-akun dengan nama samaran yang tidak jelas.

Ia pun menyebut, tujuan buzzer ini untuk merusak lawan politik dengan cara yang tidak sehat. Itu buruk bagi demokrasi. Efeknya, muncul hoaks dan berita tidak jelas di masyarakat dan memecah. Sesuatu yang menurut Rakhim tidak perlu terjadi.

“Akun-akun dengan nama samaran ini sangat berbahaya. Ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan kritik dan kecaman secara tidak bertanggung jawab,” ucap dia.

Padahal, menurut Abdul Rohim, kebebasan berekspresi tentu saja positif. Sebab, kebebasan itu menurutnya membuat publik jadi punya suara menyampaikan kritik maupun saran dengan latar belakang yang berbeda.

“Kebebasan berekspresi sangat baik ketika diarahkan untuk kebaikan dan memperbaiki keadaan yang dipandang tidak produktif bagi demokrasi kita,” ucap Abdul Rohim.

Baca Juga: Covid-19 Melandai, Muhammadiyah Ingatkan Masyarakat akan Hal Ini, Haedar Nashir: Jangan Terlena