Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Wacana Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

DEPOK, KOMPAS.TV – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyampaikan alasan dirinya mewacanakan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) dan insentif Rp500 ribu.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Rabu (30/4/2025), Dedi secara spesifik menyoroti pentingnya KB pria, terutama melalui metode vasektomi (MOP) sebagai syarat utama penerimaan bansos. 

Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat.

 “Yang vasektomi dikasih insentif Rp 500.000 oleh gubernur,” kata Dedi kepada wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Usul Siswa Bandel Dikirim ke Barak Militer, DPR: Kurikulum dan Program Harus Jelas

Menurutnya, vasektomi akan membantu mengurangi angka kemiskinan warga Jawa Barat.

Hal itu, kata dia, dilihat dari temuan dan laporan bahwa masyarakat prasejahtera mayoritas memiliki anak lebih dari dua orang.

 “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelasnya.

Dedi juga menyebut usulan vasektomi sebagai syarat penerima bansos itu muncul atas dasar laporan dan temuan di masyarakat yang mengeluhkan biaya melahirkan hingga Rp 25 juta.

Keluhan tersebut berasal dari keluarga dengan jumlah anak lebih dari dua orang. 

Padahal, sebagai orang tua, mereka bukan hanya harus membiayai kehamilan, kelahiran, tetapi hingga pendidikan.

“Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orangtua dong,” tuturnya.

Baca Juga: [FULL] Blak-blakan! Dedi Mulyadi Bicara soal Ormas hingga Wajib Militer Usai Rapat Bersama DPR

Oleh sebab itu, Dedi mendorong agar para suami bersedia melakukan vasektomi sebagai salah satu upaya menciptakan keluarga sejahtera.

“Saya harapkan yang laki-lakinya, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan,” bebernya.