Kompas TV regional jawa barat

Respons Anggota Serikat Guru tentang 'Wajib Militer' Siswa di Jabar: Perlu Duduk Bersama Akademisi

Kompas.tv - 30 April 2025, 05:30 WIB
respons-anggota-serikat-guru-tentang-wajib-militer-siswa-di-jabar-perlu-duduk-bersama-akademisi
Ilustrasi TNI, militer. Ramai soal siswa-siswa nakal di Jawa Barat akan dikirim ke Barak Militer, ternyata Gubernur Dedi Mulyadi menyebut hal tersebut akan dimulai pada 2 Mei 2025 mendatang. (Sumber: canva.com via Kompas.com)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerhati pendidikan sekaligus anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI), Nina Anggraeni, buka suara mengenai program wajib militer yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Mengutip laporan tim jurnalis KompasTV, Selasa (29/4/2025), Nina menilai program tersebut perlu kajian matang dan tidak perlu terburu-buru dilaksanakan.

“Rencana KDM (Kang Dedi Mulyadi) dalam hal memberikan pendidikan militer dalam membina siswa yang unik, saya katakan tidak nakal tapi unik, mempunyai kekhasan tersendiri yang bisa jadi tidak sejalan dengan karakter bangsa kita dan ini membutuhkan pembinaan,” bebernya, Selasa.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Soal Rencana Siswa Bermasalah Akan Masuk Barak Militer, Ungkap Mulai Koordinasi

“KDM berencana untuk melakukan pembinaan ini melalui pendidikan militer,” tambahnya.

Ia berpendapat, selama program tersebut bertujuan untuk membina dan menjadikan siswa berkarakter baik, dirinya mengapresiasi.

Namun, kata dia, ketika akan mengimplementasikan pendidikan militer di sekolah khusus dan  bagi anak-anak khusus, ada hal-hal yang harus digarisbawahi.

“Pertama, tidak harus terburu-buru yang akan diimplementasikan di bulan Mei ini,” ucapnya.

“Kenapa? Karena KDM harus duduk bersama dengan para akademisi, antara lain pakar pendidikan, para psikolog, stakeholders yang memberikan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah dilakukan dalam kurikulum nasional itu tidak bisa dilupakan.”

Sebab, menurutnya, mengintegrasikan pendidikan militer di sekolah khusus, bagi anak-anak khusus, harus berasal dari payung aturan kurikulum nasional.

“Karena kurikulum nasional itu sampai detik ini, dari puluhan tahun yang lalu, walaupun berganti-ganti kurikulum, itulah kurikulum pendidikan nasional dengan sistem pendidikan nasionalnya dan harus berdasarkan itu,” bebernya.

“Jadi saya mengapresiasi sekali lagi, namun harus ada hal-hal yang dilakukan oleh KDM duduk bersama berdiskusi dan berdasarkan data.”

Kami memberikan ruang untuk Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini



Sumber : Kompas TV

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



KOMPASTV SHORTS


Lihat Semua

BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x