[FULL] Wamendagri Respons Soal Aksi Premanisme Berkedok Ormas, Bisa Dibubarkan?

KOMPAS.TV - Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) di sejumlah tempat belakangan ini menjadi sorotan publik.

Bahkan, Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa aksi premanisme ini berpotensi mengganggu iklim investasi. Karena itu, perlu ditindak tegas.

Menurut Muzani, menjaga investasi harus dari berbagai aspek, seperti halnya aturan yang pasti serta daya dukung yang baik.

Aksi premanisme yang mengganggu investasi menjadi sorotan saat kabar adanya gangguan ormas pada pembangunan pabrik raksasa mobil listrik asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Subang pun tidak menampik hal tersebut. Namun, Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita, memastikan gangguan tersebut sudah diatasi dan memastikan tidak ada lagi premanisme di kawasan industri Subang.

Aksi premanisme yang meresahkan juga terjadi di Depok, Jawa Barat.

Mobil Satreskrim Polres Metro Depok dibakar ormas. Insiden ini terjadi setelah Ketua ormas T-S ditangkap karena terlibat kasus pengancaman dan intimidasi terhadap salah satu perusahaan.

Anggota Polres Metro Depok dihadang, dan 3 mobil polisi dibakar pada Jumat, 18 April, sekitar pukul 02.30 WIB. Selain perusakan mobil, anggota Polres Depok pun terluka.

Polisi berhasil menangkap enam tersangka, sementara empat lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

Saat perburuan, polisi berhasil menangkap satu pelaku di Siak, Riau. Pelaku berperan menghalangi, memukul polisi, dan merusak mobil.

Hingga kini, tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Lalu, tindak tegas apa yang diperlukan untuk menghentikan aksi premanisme berkedok ormas?

Kita bahas soal ini bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima, dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Sarman Simanjorang.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima Minta Kemendagri Bubarkan Ormas Meresahkan

#ormas #premanisme #investasi