Program KB Jadi Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan kebijakan baru yang mengaitkan kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) dengan penerimaan bantuan sosial. 

Wacana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

Dedi menjelaskan, kebijakan ini bertujuan agar distribusi bantuan pemerintah, termasuk beasiswa pendidikan dan bantuan sosial lainnya, lebih merata. Ia menilai selama ini bantuan sering terpusat pada keluarga tertentu.

"Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Daftar Bansos yang Cair Mei 2025: Termasuk Bantuan untuk Ibu Hamil Rp750.000

Selain menyoroti ketimpangan distribusi bantuan, Dedi juga menyinggung soal tingginya angka kelahiran di keluarga prasejahtera. Ia menyebut biaya persalinan yang besar seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.

"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makannya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Dedi menekankan pentingnya peran laki-laki dalam program KB, khususnya melalui metode vasektomi (MOP). Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keluarga miskin yang cenderung memiliki banyak anak.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak," ujarnya.

Dedi juga membagikan pengalamannya saat bertemu dengan keluarga besar di Majalengka.

"Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ungkapnya.

Baca Juga: Link Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 Mei 2025

Menurut Dedi, keterlibatan pria dalam program KB lebih diutamakan untuk meningkatkan efektivitas. Ia mengungkapkan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

"Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," ujarnya.

Untuk mendukung rencana tersebut, Dedi menegaskan pentingnya integrasi antara data kependudukan dan data penerima bantuan sosial. Ia menyebut bahwa data tersebut harus memuat informasi status kepesertaan KB.

"Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," kata Dedi dikutip dari Kompas.com.