PWNU Jateng Desak Pemerintah Tindak Kejahatan Ekonomi

SEMARANG, KOMPAS.TV - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan menindak tegas kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat. Kejahatan ekonomi yang dimaksud seperti pengurangan takaran minyak goreng dan tindakan pengoplosan BBM, dimana kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng, KH Abdul Ghoffar Rozin, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku agar nenimbulkan efek jera, karena yang dirugikan bukan negara melainkan merugikan masyarakat di tingkat bawah.

“Untuk secara tegas dan tuntas menyelesaikan kejahatan-kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat banyak, yang merugikan masyarakat bawah seperti blending BBM kemarin, seperti pengurangan bobot minyak goreng, dan seterusnya, dan sebagainya itu yang kita tahu. Dari kejahatan semacam itu yang paling dirugikan sebetulnya bukan negara, yang paling dirugikan adalah umat, adalah bangsa ini,” ujar KH Abdul Ghoffar.

“Oleh karena itu, supaya memberikan efek jera kepada para pelaku, kita PWNU, memohon dan mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas kepada para pelakunya,” tambahnya.

Selain terkait kejahatan ekonomi, rapat pleno PWNU Jateng juga membahas mengenai sekolah full day dikembalikan ke enam hari, agar anak- anak sore hari bisa belajar mengaji. PWNU Jawa Tengah juga mendesak bantuan operasional pendidikan harus adil, tidak membedakan sekolah negeri dan madrasah di tengah kebijakan efesiensi anggaran pemerintah.

#pwnujateng #ekonomi #semarang