KOMPAS.TV - Dalam rapat tertutup bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Papua Barat Daya, dibahas sejumlah anggaran yang terdampak efisiensi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah nasib pegawai honorer yang berpotensi terimbas kebijakan tersebut.
Pj Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Jhoni Way, menegaskan bahwa tidak ada penambahan pegawai honorer sesuai instruksi pemerintah pusat.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai honorer yang sudah ada saat ini juga akan terdampak efisiensi anggaran.
Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur turut mengalami pemangkasan.
Perjalanan dinas pegawai dipotong hingga 50 persen, dan kegiatan seremonial dikurangi guna menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi.
#efisiensianggaran #papua
Baca Juga: DPR Bersama Kemkomdigi Bahas Efisiensi Anggaran 2025 | EFISIENSI ANGGARAN
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.