Buntut Dugaan Korupsi Sertifikat Pagar Laut di Tangerang, Kades Kohod Jadi Sorotan DPR

TANGERANG, KOMPAS.TV - Sosok Kepala Desa Kohod, Arsin, menjadi sorotan buntut kasus dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten.  

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohod, Arsin saat meninjau kawasan pagar laut di Tangerang.

Arsin bersikukuh jika dulu kawasan pagar laut Tangerang adalah empang.  

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid tetap membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Kohod, Tangerang.

Tak hanya itu, Nusron juga mencopot 6 pegawai Kementerian ATR/BPN, sementara 2 pegawai yang diduga terlibat juga dikenakan sanksi berat.  

Sosok Kades Kohod, Arsin juga mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf.

Dalam rapat di DPR, Dede mempertanyakan kenapa Desa Kohod yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibandingkan desa lain.  

Dede Yusuf menduga ada permainan antara pihak pengembang dan wilayah tertentu.  

Sebelumnya, seorang warga Desa Kohod mengakui dirinya menjadi korban pencatutan nama dalam penerbitan sertifikat HGB yang dipasangi pagar laut.  

Namanya tiba-tiba tercantum sebagai pemilik lahan seluas 14 hektar di atas permukaan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang, pada (23/12/2024) lalu.

Lokasi lahan seluas 14 hektar tersebut tercatat berada di atas permukaan laut yang kini terdapat pagar bambu.  

Saat ini, Kejagung sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan pagar laut Tangerang, salah satunya dengan meminta sejumlah dokumen dari Kepala Desa Kohod.

Baca Juga: KKP Telah Periksa Kepala Desa Kohod Terkait Pagar Laut Tangerang

#pagarlaut #tangerang #sertifikatpagarlaut