Dedi Mulyadi Prioritaskan Penyelesaian Masalah Sampah di Bandung Raya

BANDUNG, KOMPAS.TV - Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan sampah di kawasan Bandung Raya. Dia mengaku miris melihat langsung tumpukan sampah yang mengkhawatirkan di beberapa lokasi.

Hal ini disampaikan Dedi usai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat sebagai gubernur terpilih, Kamis (9/1/2025).

“Saya tadi begitu jalan ke sini melihat tumpukan sampah sangat besar. Ini pasti ada keterlambatan pengangkutan. Kalau memang ada keterlambatan, jumlah armada harus ditambah, jumlah orang juga harus ditambah. Tidak boleh lagi ada pembiaran seperti ini,” katanya.

Dedi menegaskan, meskipun pengelolaan sampah merupakan kewenangan pemerintah kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus hadir memberikan dorongan dan stimulus.

“Pemprov harus turun secara bersama. Keberhasilan Pemprov Jabar tergantung keberhasilan kepala desa, bupati, dan wali kota di seluruh Jawa Barat,” ujarnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Respons Megawati: Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Cukup

Selain persoalan sampah, Dedi juga mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan segera ia eksekusi.

“Saya ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberikan makanan bergizi gratis. Selain itu, saya ingin mendorong penyelesaian berbagai program infrastruktur di Jawa Barat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan dampak bencana, khususnya di Sukabumi dan Cianjur. Dedi menilai masyarakat tidak boleh terlalu lama menunggu seperti yang pernah terjadi di Cianjur sebelumnya.

“Kita ingin secara bersama-sama menyelesaikan dampak bencana ini. Tidak boleh ada keterlambatan dalam eksekusi kebijakan. Ini hal-hal yang biasa saya eksekusi dalam waktu cepat,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan program-programnya.

Baca Juga: KPU Jawa Barat Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Pilgub, Dihadiri Perwakilan 27 Kabupaten/Kota

Menurutnya, keberhasilan Jawa Barat tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi, tetapi juga pada kepala daerah di tingkat bawah.

“Kita ingin menciptakan keberhasilan secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang dibiarkan berjalan sendiri,” katanya.