Sekertaris Fraksi PKB DPRD Sulteng Desak Pemerintah Evaluasi Izin Pertambangan diMorut Pascabanjir

PALU, KOMPAS.TV - Sekertaris FPKB DPRD Sulteng,  Muhammad Safri menyoroti Aktivitas Pertambangan yang diduga menjadi biang kerok terjadinya banjir bandang yang terjadi didusun towi desa tamanusi, kecamatan soyojaya kabupaten Morowali utara, Jumat (3/1/2025).

Safri menyebut musibah yang menimpa CV Surya Amindo Perkasa (SAP) adalah akumulasi dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beraktivitas secara ugal-ugalan dan tak terkendali di bagian hulu dari kawasan hutan tersebut.

"Kami melihat bencana banjir bandang ini bukan hanya faktor cuaca ekstrem dan curah hujan yang tinggi tetapi ini adalah akumulasi dari aktivitas pertambangan ugal-ugalan dan tak terkendali yang menjadi biang kerok kerusakan lingkungan. Jadi apa yang menimpa CV SAP merupakan limpahan dari kegiatan tambang di bagian hulu karena 10 Tahun Terakhir sebelum adanya aktivitas pertambangan dihulu tidak pernah terjadi banjir," ujarnya kepada awak media.

Safri menegaskan pentingnya evaluasi secara menyeluruh terhadap izin pertambangan di kawasan hutan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana. Belum lagi aktivitas pertambangan ilegal yang ditengarai juga masif terjadi di wilayah tersebut.   

"Jika izin tambang di wilayah hutan tidak segera dievaluasi maka sama saja kita membiarkan kejadian bencana ini terus berulang. Tidak ada tambang seharga nyawa manusia. Belum lagi aktivitas tambang ilegal yang masif terjadi di wilayah tersebut," tegasnya.

Safri mengingatkan perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan di Morowali Utara untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka. Politisi PKB ini juga menyindir pemilik tambang yang hanya ingin meraup keuntungan semata.

"Perusahaan-perusahaan seperti PT UKK, Baruga, PT Putri Perdana dan perusahaan lainnya yang beroperasi di kawasan hutan di Morut harus bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas mereka. Tolong pemilik usaha tambang jangan mau enaknya saja, jangan berpikir untung terus tapi alam rusak bencana terus terjadi," imbuhnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng ini juga menyayangkan peran pemerintah yang melakukan pembiaran bahkan memfasilitasi para pengusaha untuk mendapatkan izin tambang tanpa melakukan kajian yang mendalam.

"Yang membuat urusan semakin runyam adalah keterlibatan pemerintah memberikan ruang dan fasilitas bagi para pemodal untuk memperoleh izin tambang di kawasan hutan tanpa melakukan kajian dan memikirkan dampaknya," beber Safri.

Safri juga mendesak inspektur tambang untuk bekerja secara profesional dan tidak takut mengungkap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan dalam menambang. Ia meminta inspektur tambang menegakkan aturan dan tidak menutup mata terhadap masalah-masalah yang ada.

"Inspektur tambang tidak boleh takut apalagi ciut terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan. Meskipun perusahaan tersebut dimiliki oleh jenderal-jenderal atau orang penting di republik ini, kalian harus jujur dan profesional dalam bekerja," desaknya.

Kita  akan meminta auditor lingkungan atas kerugian sosio-ekologis dan kerugian ekonomi dari semua usaha pertambangan nikel di morut yang merugikan negara, seperti yang berlaku di pertambangan timah yang menjerat harvey moies, ujar Sahabat Safri yang biasa disapa Anak Nelayan Penyambung Aspirasi RAKYAT.

#pertambangan
#morut
#banjirbandang