Heboh soal Anggaran Belanja Gamis Lebih dari Rp1 Miliar di Kabupaten Banggai, Ini Kata Pengamat

SULAWESI TENGAH, KOMPAS.TV- Warga Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) heboh dengan tangkapan layar APBD 2024 yang dinilai besar namun dinilai tidak mendesak. Anggaran senilai lebih dari Rp1 miliar itu digunakan untuk pembelian gamis dan jilbab.

Belanja gamis dan jilbab itu muncul dalam situs Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kabupaten Banggai per 7 Agustus 2024. Dalam laman itu juga menyebutkan, penerima gamis dan jilbab ini tersebar di Kecamatan Batuk, Batui Selatan, Luwuk Utara, Bunta, Toili Jaya, Nuhon, dan Kecamatan Balantak.

Peringkat teratas penerima anggaran gamis itu tercatat di Toili Jaya. Kecamatan yang baru dimekarkan itu mengalokasikan dana Rp492.570.000 untuk pengadaan gamis pada Juni 2024.

Baca Juga: Heboh Hujan Es Landa Sidoarjo Jawa Timur, Ini Penyebab dan Tanda-Tandanya Menurut BMKG

Kedua, ada di Kecamatan Luwuk Utara yang mengalokasikan Rp180.180.000 untuk pengadaan gamis dan jilbab pada April 2024.

Kemudian, yang ketiga ada di Kecamatan Bunta mengalokasikan Rp129.480.000 untuk gamis dan jilbab pada Januari 2024.

Lalu, disusul Kecamatan Nuhan Rp90.480.000 pada Juni 2024, Kecamatan Balantak Rp78.000.000 pada April 2024. Terakhir, Kecamatan Batui mengalokasikan Rp15.600.000 untuk gamis dan jilbab pada Januari 2024.

Pengamat politik Banggai, Supriadi Lawani menilai belanja gamis dan jilbab cukup fantastis dan tentunya sangat mencurigakan secara politis. 

"Karena saat ini sedang pada tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati," ucapnya, Minggu (24/11/2024).

Baca Juga: Heboh Anggur Shine Muscat Mengandung Residu Racun, Ini Respons Kemenkes

Ia berpendapat, seharusnya ada pengawasan semua pihak atas pelaksanaan proyek ini untuk mengantisipasi dimanfaatkan kepentingan politik tertentu. 

Penjabat sementara Sekda Banggai, Ramli Tongko memberikan konfrimasi soal anggaran belanja gamis dan jilbab tersebut. Ia menilai tidak ada yang aneh dan sesuai ketentuan. 

"Semua kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke camat sesuai perbup, dapat dilaksanakan oleh camat," kata Ramli saat dihubungi pada Sabtu (23/11) malam.