Lemahnya Pengawasan Pemerintah di IMIP, Safri: Karena Pusat Tidak Tegas ke Perusahaan Tiongkok

PALU, KOMPAS.TV - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri prihatin atas peristiwa kebakaran yang terjadi kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Jum'at (25/10). Kebakaran terjadi di kolam limbah milik PT Dexin Steel Indonesia. Akibat peristiwa tersebut, satu orang pekerja dikabarkan meninggal dunia.

"Kami sungguh prihatin dan sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi dan memakan korban jiwa. Ini adalah insiden yang kesekian kalinya terjadi di IMIP, kami menduga ada pelanggaran aturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sehingga kejadian seperti ini terus berulang," ujarnya kepada awak media.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sulteng ini menilai PT DSI maupun PT IMIP selaku pengelola kawasan industri, tidak serius menaati regulasi terkait dalam aktivitas operasionalnya. Safri pun mendesak pemerintah pusat dan pemprov Sulteng memberi sanksi hingga menghentikan operasional PT DSI.

"Mereka (PT DSI dan PT IMIP) tidak patuh terhadap regulasi yang ada. Kalau mereka taat aturan maka peristiwa seperti ini bisa diminimalisir. Makanya kami mendesak Kemenaker dan Disnaker Sulteng untuk menjatuhkan sanksi dan menghentikan sementara aktivitas PT DSI," tegas Safri.

Safri juga menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Mantan aktivis PMII menilai peristiwa beruntun yang terjadi di IMIP adalah imbas dari ketidaktegasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan asal Tiongkok tersebut.

"Kenapa peristiwa ini sering terjadi di IMIP karena pemerintah kita lemah, tidak bisa tegas terhadap perusahaan-perusahaan asal Tiongkok tersebut. Mereka dengan seenaknya melanggar aturan, bermain-main dengan regulasi," ucapnya.

Jika peristiwa kecelakaan sudah berulang kali terjadi, seharusnya kata Safri, industri yang memiliki risiko besar seperti di IMIP harus menyiapkan skema mitigasi terhadap operasional perusahaannya.

"Industri besar seperti yang ada di IMIP harusnya punya skema mitigasi terhadap aktivitas operasional mereka. Jangan menunggu peristiwa terus terjadi dan memakan korban jiwa," imbuhnya.

Safri pun mendesak pihak terkait Kemenaker, Kementerian ESDM hingga kepolisian untuk bersungguh-sungguh melakukan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti bersalah, PT DSI harus mendapat sanksi dan diproses hukum.

"Menteri Tenaga Kerja, Menteri ESDM dan Kapolri harus bersungguh-sungguh jika betul ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan takut memberi sanksi dan lakukan proses hukum. Perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap pekerja yang menjadi korban," pungkasnya.