Ramai Demonstrasi Tolak Revisi UU Pilkada, JPW: akan Ada Aksi Susulan jika Kondisi Tidak Berubah

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Massa yang berasal dari berbagai elemen di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi unjuk rasa mengecam revisi Undang-Undang Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/8/2024).

Aksi unjuk rasa dipusatkan di Parkir Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta.

Massa juga mendesak agar pemerintah mendukung putusan dan menghargai putusan MK nomor 60 dan 70 tentang syarat pencalonan kepala daerah saat Pilkada 2024.

Atas peristiwa ini, Jogja Police Watch (JPW) meminta kepada pihak kepolisian khususnya Polda DIY agar tidak melakukan tindakan represif terhadap para demonstran yang melakukan aksi tolak revisi UU Pilkada.

Baca Juga: Mahasiswa Yogyakarta Memadati Taman Parkir Abu Bakar Ali, "Bersama Rakyat UGM Full Melawan"

Selain itu, JPW juga menyatakan akan ada aksi susulan jika demonstrasi pada hari ini tidak diperhatikan oleh pemerintah.

"Untuk saat ini massa sudah kembali. Namun ada potensi aksi susulan. Kita lihat situasi nasional jika DPR RI tetap mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU, pasti akan ada aksi susulan."

"Karena mengangkangi putusan Mahkamah Konstitus atau MK. Kondisi demokrasi politik dan demokrasi kita sedang dalam keadaan darurat. Tidak baik-baik saja," ujar Baharuddin Kamba, Kadiv Humas JPW kepada jurnalis Kompas.tv Kiki Luqman, Kamis.

Menurut Kamba, polisi harus menjalankan fungsi kamtibmasnya secara proporsional dan sesuai hukum yang ada.

Selain itu, kepolisian juga diminta melakukan langkah persuasif kepada pengunjuk  rasa dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan.

"Sehingga, tindakan represif saat situasi di lapangan memanas harus tetap dihindari," ujar dia.

Baca Juga: Ribuan Massa di Yogyakarta Gelar Aksi Unjuk Rasa Jogja Memanggil

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv,  pagi hingga siang tadi, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA), Yogyakarta, pada Kamis (22/8). 

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah UU Pilkada 2024 yang seharusnya disahkan pada rapat paripurna DPR RI hari ini, namun pada perjalannya akhirnya ditunda.

Massa yang didominasi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan berbagai elemen masyarakat mulai berkumpul sejak pagi hari dengan pakaian gelap. Spanduk-spanduk protes terlihat d berbagai sudut lokasi, salah satunya bertuliskan "Bersama Rakyat UGM Full Melawan".